DJP Usut 40 Korporasi Diduga Hindari Pajak, Purbaya Ungkap Potensi Kekurangan Setoran Capai Ratusan Miliar

Temuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kepatuhan perpajakan tanpa menambah tarif pajak.

Potensi Kekurangan Pajak Diperkirakan Capai Ratusan Miliar Rupiah

Purbaya mengungkapkan salah satu korporasi yang diperiksa berada di kawasan Pulogadung.

Baca Juga: Sudaryono Bantah Miliki Dapur MBG, Kepala BGN Ingatkan Publik Waspadai Pencatutan Nama untuk Proyek Resmi

Pemerintah masih menghitung potensi kekurangan pembayaran pajak sebelum menetapkan besaran kewajiban maupun sanksi.

Ia memperkirakan potensi pajak yang belum dibayarkan dari satu korporasi dapat mencapai Rp100 miliar hingga Rp500 miliar untuk akumulasi beberapa tahun.

"Saya nunggu mereka insaf apa nggak, ada 40 perusahaan seperti itu yang kita tahu," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Baca Juga: Gerindra Bantah Spekulasi Hubungan Prabowo dan Gibran, Istana Sebut Tata Letak Sidang Hanya Teknis

Pemeriksaan dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan pembuktian berdasarkan data.

Persaingan Usaha Dinilai Terganggu Akibat Dugaan Pelaporan Tidak Sesuai

Menurut Purbaya, praktik tersebut tidak hanya mengurangi penerimaan negara.

Ia menilai pelaporan omzet yang tidak sesuai juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.

Baca Juga: Prabowo Pilih Sudaryono Pimpin Badan Gizi Nasional Setelah Nanik S Deyang Mundur Karena Alasan Kesehatan

Sejumlah pelaku usaha domestik bahkan mengeluhkan kondisi tersebut kepada pemerintah.

"Kalau nggak dibetulin saya akan juga beroperasi secara gelap seperti perusahaan Tiongkok. Jadi saya pikir saya mesti bereskan itu."

"Ini belum selesai, ini baru satu. Nanti ada beberapa lagi. Kalau mereka nggak insaf ya kita datangin lagi," tegas Purbaya Yudhi Sadewa.

Baca Juga: Nanik Deyang Paparkan Alasan Mundur dari BGN Sekaligus Ungkap Reformasi Besar Program Makan Bergizi Gratis