INFO EKSPRES:
- Ekspor satu pintu menjadi strategi pemerintah memperkuat pengawasan perdagangan komoditas SDA Indonesia.
- Prabowo menyebut selisih harga ekspor kelapa sawit mencapai hampir 50 persen dibanding pasar internasional.
- PT Danantara Sumberdaya Indonesia menjadi instrumen baru untuk meningkatkan transparansi ekspor nasional.
SULBAREKSPRES.COM - Benarkah Indonesia kehilangan nilai ekspor komoditas hingga hampir separuh hanya karena praktik manipulasi harga?
Mampukah kebijakan ekspor satu pintu yang dipercepat Presiden Prabowo menjadi solusi untuk mengamankan devisa negara mulai September 2026?
Pemerintah mempercepat penerapan kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menjadi mulai Senin, (1 September 2026), lebih cepat dari target awal pada 1 Januari 2027.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan percepatan dilakukan setelah pemerintah menjalankan masa transisi guna memastikan implementasi berjalan menyeluruh.
Prabowo Percepat Implementasi Ekspor Satu Pintu Mulai September Tahun Ini
Prabowo menyampaikan kepastian tersebut saat Sidang Kabinet Paripurna.
Menurut Prabowo, masa transisi sedang berlangsung sebelum implementasi penuh diberlakukan.
Baca Juga: Posisi Duduk Prabowo dan Gibran Jadi Sorotan, Mensesneg Beber Alasan Teknis dalam Sidang Kabinet
"Dengan ekspor sumber daya alam satu pintu, ya, kita mengadakan tahap transisi dan kita harapkan nanti 1 September 2026 implementasi penuh," kata Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna.
Danantara Disiapkan Perkuat Tata Kelola Ekspor Komoditas Nasional Indonesia Secara Transparan
Prabowo menjelaskan PT Danantara Sumberdaya Indonesia dibentuk untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas nasional.
Pemerintah juga ingin menutup ruang praktik manipulasi nilai ekspor atau under invoicing.
Artikel Terkait
Dewan Pers Sesalkan Ucapan Hotman Paris Kepada Wartawan, Tegaskan Kerja Jurnalistik Dilindungi UU Pes
Portal Perlinsos Ungkap Cara Sistem Digital Tentukan Penerima Bansos Secara Cepat, Transparan, dan Tepat Sasaran
Hotman Paris Jadi Kuasa Hukum Febrie Adriansyah, Kritik Frank Alexander Memicu Sorotan Publik di Media Sosial
PFII Segera Disahkan, Simak Aturan Baru yang Disiapkan Pemerintah untuk Menarik Investasi Internasional
DJBC Evaluasi Sistem Pengawasan Setelah BPK Temukan Piutang Negara Belum Tertagih Optimal
Istana Bantah Pemeriksaan Febrie Adriansyah Harus Seizin Presiden, Prasetyo Hadi Minta Hormati Mekanisme Hukum
SE-9/PJ/2026 Terbit, DJP Perketat Permintaan Informasi Lembaga Keuangan dan Pelapor Aset Kripto Demi Kepatuhan
DSI Kelola Devisa 10,5 Miliar Dolar AS, Pemerintah Optimistis Tata Kelola Ekspor Semakin Transparan dan. Terintegrasi
Posisi Duduk Prabowo dan Gibran Jadi Sorotan, Mensesneg Beber Alasan Teknis dalam Sidang Kabinet
Nanik S. Deyang Pamit dari BGN untuk Berobat, Apa Saja Perubahan Besar Program MBG yang Ditinggalkan Hari Ini