INFO EKSPRES:
- Sistem digital diklaim membuat declared price semakin mendekati harga pasar global.
- Pengelolaan devisa oleh DSI menjadi sorotan dalam Sidang Kabinet Paripurna.
- Integrasi data lintas kementerian disebut memperkuat transparansi ekspor nasional.
SULBAREKSPRES.COM Bagaimana pemerintah bisa mendeteksi selisih harga ekspor yang selama ini sulit dipantau?
Mengapa hanya dalam enam pekan, sistem PT Danantara Sumberdaya Indonesia diklaim mampu mengelola devisa lebih dari 10,5 miliar Dolar AS sekaligus mempersempit kesenjangan harga ekspor?
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) telah mengelola devisa lebih dari 10,5 miliar Dolar AS atau sekitar Rp187,98 triliun sejak mulai beroperasi pada 1 Juni 2026.
Pernyataan itu disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 21/Juli/2026, berdasarkan laporan Chief Executive Officer Danantara, Rosan Roeslani.
Selain nilai devisa yang dikelola, pemerintah menyoroti kemampuan sistem DSI mengintegrasikan data lintas kementerian sehingga pengawasan transaksi ekspor dinilai lebih transparan.
Prabowo Soroti Perubahan Tata Kelola Ekspor Melalui Integrasi Data Nasional
Dikutip dari media Bisnisnews.com, Prabowo menyebut capaian DSI diraih hanya dalam waktu satu bulan dua pekan sejak mulai beroperasi.
Ia mengatakan pengelolaan devisa tersebut menjadi hasil awal dari penguatan tata kelola ekspor nasional.
"Saya dapat laporan dari Saudara Rosan, CEO dari Danantara, bahwa baru 1 bulan 2 minggu bekerja, PT DSI beroperasi, PT DSI sudah mengelola devisa sebesar lebih dari US$ 10,5 miliar," kata Presiden Prabowo Subianto.
Presiden juga menyoroti adanya perubahan pada selisih harga antara transaksi ekspor dan harga internasional.
Baca Juga: DJBC Evaluasi Sistem Pengawasan Setelah BPK Temukan Piutang Negara Belum Tertagih Optimal
"Ternyata dari angka yang masuk, sebelum ada PT DSI, gap perbedaan antara harga jual di Indonesia dan harga jual internasional itu kurang lebih beda minimal 30 persen, mendekati 40–45 persen," ujarnya.
Menurut Prabowo, grafik yang diterimanya menunjukkan perbedaan tersebut kini semakin kecil.
Artikel Terkait
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Siapkan Pembelaan Hukum Patriot Bond Saat Judicial Review Bergulir di MK
Presiden Prabowo Tidak Pernah Campuri Penegakan Hukum, Gerindra Respons Resmi Klaim Hotman Paris
Prabowo Apresiasi Petani Indonesia, Soroti Pentingnya Penghasilan Layak Demi Ketahanan Pangan Nasional
Dewan Pers Sesalkan Ucapan Hotman Paris Kepada Wartawan, Tegaskan Kerja Jurnalistik Dilindungi UU Pes
Portal Perlinsos Ungkap Cara Sistem Digital Tentukan Penerima Bansos Secara Cepat, Transparan, dan Tepat Sasaran
Hotman Paris Jadi Kuasa Hukum Febrie Adriansyah, Kritik Frank Alexander Memicu Sorotan Publik di Media Sosial
PFII Segera Disahkan, Simak Aturan Baru yang Disiapkan Pemerintah untuk Menarik Investasi Internasional
DJBC Evaluasi Sistem Pengawasan Setelah BPK Temukan Piutang Negara Belum Tertagih Optimal
Istana Bantah Pemeriksaan Febrie Adriansyah Harus Seizin Presiden, Prasetyo Hadi Minta Hormati Mekanisme Hukum
SE-9/PJ/2026 Terbit, DJP Perketat Permintaan Informasi Lembaga Keuangan dan Pelapor Aset Kripto Demi Kepatuhan