Penjualan Solar Subsidi ke Sektor Pertambangan Jadi Sorotan, DPR Dorong Langkah Cepat BPH Migas dan Pertamina

Pertamina dan BPH Migas Diminta Bertindak Cepat Tanpa Kompromi

Rohid meminta BPH Migas segera mengirim tim untuk memeriksa SPBU yang dilaporkan menjadi lokasi dugaan penyelewengan distribusi BBM subsidi.

Baca Juga: Danantara Siap Kelola Ekspor Sumber Daya Alam, Prabowo Targetkan Implementasi Penuh Mulai September 2026

Ia juga meminta PT Pertamina Patra Niaga mengevaluasi dua SPBU yang diduga menjual BBM bersubsidi kepada jaringan mafia BBM.

Menurutnya, pengawasan tidak boleh berhenti pada pelaku pengangkutan maupun pembeli ilegal, tetapi juga harus menyasar titik distribusi yang diduga menjadi sumber kebocoran.

Langkah cepat dinilai penting agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyaluran subsidi tetap terjaga.

Baca Juga: Nanik S. Deyang Pamit dari BGN untuk Berobat, Apa Saja Perubahan Besar Program MBG yang Ditinggalkan Hari Ini

Distribusi BBM bersubsidi selama ini berada di bawah pengawasan pemerintah melalui BPH Migas dengan tujuan memastikan penyalurannya tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Dugaan BBM Subsidi untuk Tambang Dinilai Tak Bisa Diabaikan

Selain Sumatera Utara, Rohid mengaku menerima banyak laporan dugaan penjualan BBM subsidi kepada kegiatan pertambangan di Kalimantan Timur.

Ia menilai praktik tersebut bukan lagi isu baru sehingga memerlukan langkah penegakan hukum yang lebih tegas.

Baca Juga: Posisi Duduk Prabowo dan Gibran Jadi Sorotan, Mensesneg Beber Alasan Teknis dalam Sidang Kabinet

"Jadi, banyak sekali laporan dari Kaltim. Banyak sekali SPBU yang menjual ke tambang-tambang. Itu sudah lumrah. Kita enggak usah bicara tutup-tutupan," ungkap Muhammad Rohid.

Menurut Rohid, setiap liter BBM subsidi berasal dari anggaran negara sehingga penyalahgunaannya berdampak langsung terhadap efektivitas kebijakan subsidi pemerintah.

Karena itu, seluruh pihak yang terbukti terlibat diminta diproses sesuai ketentuan tanpa membedakan jabatan maupun pihak yang memberikan perlindungan.

Baca Juga: DSI Kelola Devisa 10,5 Miliar Dolar AS, Pemerintah Optimistis Tata Kelola Ekspor Semakin Transparan dan. Terintegrasi

DPR Dorong Panja Mafia BBM Awasi Distribusi Subsidi Nasional

Sebagai langkah lanjutan, Rohid mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Mafia BBM di Komisi XII DPR RI.