Program Prioritas Pemerintah Dinilai Mulai Memberikan Manfaat Bagi Masyarakat
LKPI mencatat tingkat kepuasan terhadap program sosial pemerintah mencapai 82,1 persen.
Sebanyak 84,7 persen responden menyatakan puas terhadap jaminan ketersediaan sembako, sedangkan 80,2 persen mengapresiasi upaya menjaga persatuan nasional.
Sebanyak 60,2 persen responden juga menilai pemerintah berhasil menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran meski masih diharapkan meningkat.
Metodologi Survei dan Temuan Menjadi Bahan Evaluasi Pemerintah
Survei LKPI dilaksanakan pada Jumat hingga Selasa, 18–28 Juli 2026, terhadap 1.557 responden menggunakan metode multistage random sampling.
Survei memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error ±2,47 persen melalui wawancara tatap muka yang diverifikasi secara digital.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif IDM Dedy Rohman mengatakan tingginya kepuasan publik dipengaruhi komitmen pemerintah menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat penegakan hukum, dan menjalankan program prioritas.
"Publik melihat adanya komitmen Presiden Prabowo dalam memperkuat penegakan hukum, menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global."
"Serta menjalankan program-program prioritas yang manfaatnya mulai dirasakan masyarakat," ujar Dedy Rohman.
Dua hasil survei tersebut memperlihatkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan tetap berada pada kisaran 80 persen.
Sekaligus menjadi masukan agar pemerintah terus memperkuat penegakan hukum, pemberantasan korupsi, pengurangan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja.****
Artikel Terkait
Profil Lengkap Thomas Djiwandono , Sosok yang Menguat, Ramai Dibahas Setelah Isu Pergantian Gubernur BI
Kejagung Beberkan 7 Korporasi dalam Kasus Don Ritto, Apa Peran Mereka pada Penyidikan Dugaan Korupsi
Dokumen Disita dari Rumah Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, Kejagung Tegaskan Seluruh Proses Sesuai Hukum
Pengembangan Kasus Korupsi DJKA, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana Rp3,5 Miliar Kepada Akbar Himawan Buchari
Mentan Andi Amran Soroti Dugaan Penyimpangan Beras Fortifikasi yang Rugikan Konsumen Hingga Rp71 Triliun
Pelaku Usaha Mikro Masih Pilih Transaksi Tunai, Bank Dunia Beberkan Temuan Soal Kepatuhan Pajak
Program MBG Semakin Diperketat, BGN Verifikasi 5.355 SPPG Berdasarkan Temuan Audit Kejagung RI
Putusan MK Tentang Anggaran Pendidikan Berlaku, Pemerintah Siapkan Skema Baru Pendanaan Program Makan Bergizi Gratis Nasional
Pembiayaan Perumahan BRI Menguat Seiring Akad Massal KPR FLPP Dipimpin Prabowo Bersama Ribuan Debitur
Pelemahan Rupiah Jadi Sorotan, DJP Tegaskan APBN dan Pajak Didukung Fundamental Ekonomi Domestik