Ia menilai jaringan penyalahgunaan BBM subsidi memiliki pola yang kompleks sehingga membutuhkan pengawasan yang lebih mendalam dari DPR bersama regulator.
Rohid juga meminta evaluasi terhadap regulator dan pengawas agar tidak ada oknum yang ikut terlibat dalam praktik penyimpangan distribusi subsidi energi.
"Nah, saya mungkin izin memberikan saran, Pimpinan. Ke depannya, untuk mem-backup BPH Migas ini, kita bentuk panja. Mafia BBM ini luar biasa," kata Muhammad Rohid.
Ia berharap sinergi antara DPR, BPH Migas, PT Pertamina Patra Niaga, dan aparat penegak hukum mampu memperkuat pengawasan sehingga BBM subsidi benar-benar kembali kepada masyarakat yang berhak menerimanya.****