INFO EKSPRES:
- Pertamina Patra Niaga didorong menjatuhkan sanksi kepada SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran.
- DPR meminta dugaan penyalahgunaan BBM subsidi segera diusut untuk menjaga subsidi tetap tepat sasaran.
- Dugaan praktik penjualan solar subsidi ke sektor pertambangan dinilai harus ditangani secara transparan.
SULBAREKSPRES.COM - Mengapa dugaan penjualan BBM subsidi ke sektor pertambangan terus bermunculan meski pengawasan diperketat?
Sejauh mana negara mampu memastikan subsidi energi benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak, bukan justru dimanfaatkan jaringan mafia BBM?
DPR Soroti Dugaan Kebocoran BBM Subsidi, Usulkan Panja Mafia BBM untuk Perkuat Pengawasan
Anggota Komisi XII DPR RI Muhammad Rohid meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bertindak lebih tegas terhadap dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang diduga mengalir ke sektor pertambangan di sejumlah daerah.
Politikus tersebut juga mendesak PT Pertamina Patra Niaga melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap SPBU yang diduga terlibat penjualan BBM subsidi kepada jaringan mafia BBM serta menjatuhkan sanksi apabila terbukti melanggar aturan.
Menurut Rohid, kebocoran distribusi BBM subsidi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghilangkan hak masyarakat yang seharusnya menerima manfaat subsidi energi dari pemerintah.
Dugaan Penjualan Solar Subsidi di Dua Wilayah Jadi Sorotan
Muhammad Rohid mengungkapkan adanya laporan dugaan penyelewengan solar bersubsidi di Kabupaten Sidikalang, Sumatera Utara, serta Kalimantan Timur.
Baca Juga: Gerindra Bantah Spekulasi Hubungan Prabowo dan Gibran, Istana Sebut Tata Letak Sidang Hanya Teknis
Ia mengawali penyampaiannya dengan mengapresiasi langkah BPH Migas yang selama ini dinilai aktif melakukan pengawasan dan penindakan di lapangan.
"Saya pertama ingin mengapresiasi Kepala BPH Migas hari ini, yang memang sudah banyak turun ke lapangan untuk menindak," ujar Muhammad Rohid.
Meski demikian, Rohid menilai pengawasan harus diperkuat karena laporan dugaan penyalahgunaan masih terus diterima.
Ia bahkan menyebut adanya indikasi keterlibatan oknum pengawas hingga aparat penegak hukum berdasarkan informasi yang diterimanya terkait dugaan kasus di Sumatera Utara.
"Jangan pandang bulu, Pak Kepala. Perintah Presiden Prabowo hari ini jelas. Siapa pun backing-nya, siapa pun backup-nya, tangkap, Pak!" tegas Muhammad Rohid.