NEWS SUMMARY:
- Hasil survei menunjukkan dukungan publik terhadap pemerintahan tetap tinggi di tengah tantangan ekonomi global dan geopolitik.
- Tata kelola pertanian mendapat apresiasi dari 78,4 persen responden sebagai bagian dari kebijakan prioritas pemerintah.
- Pemerintah masih didorong memperkuat penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan ke depan.
SULBAREKSPRES.COM - Apakah dukungan masyarakat terhadap pemerintahan tetap terjaga ketika ekonomi global menghadapi tekanan dan geopolitik semakin dinamis?
Seberapa besar pengaruh stabilitas harga, pemberantasan korupsi, dan program sosial terhadap persepsi publik sepanjang Semester I 2026?
Hasil survei nasional yang dirilis Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,3 persen selama Semester I 2026.
Temuan tersebut memperkuat hasil survei Indonesia Development Monitoring (IDM) yang sebelumnya mencatat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebesar 81,5 persen.
Komitmen Pemerintah Dinilai Memberikan Dampak Positif Bagi Masyarakat Luas
Direktur Eksekutif LKPI Novriansyah mengatakan mayoritas masyarakat masih memberikan penilaian positif terhadap arah pemerintahan.
"Berdasarkan hasil survei kami, masyarakat menilai berbagai kebijakan pemerintah selama Semester I Tahun 2026 telah memberikan dampak positif," kata Novriansyah.
Baca Juga: Mengapa Pelemahan Rupiah Belum Mengganggu Penerimaan Pajak Indonesia? Ini Penjelasan Lengkap DJP
Ia menegaskan bahwa pemberantasan korupsi, perhatian terhadap sektor pertanian, stabilitas harga kebutuhan pokok, serta program sosial menjadi faktor dominan pembentuk kepuasan masyarakat.
Stabilitas Harga dan Pemberantasan Korupsi Mendapat Apresiasi Tertinggi Publik
Sebanyak 85,8 persen responden menyatakan puas terhadap kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Sebanyak 83,2 persen responden juga menyatakan puas terhadap kinerja Presiden dalam pemberantasan korupsi.
Selain itu, 78,4 persen responden memberikan penilaian positif terhadap kebijakan pemerintah memperbaiki tata kelola pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.