Kajian African Studies Centre Leiden menyebut identitas mereka lebih ditentukan oleh posisi politik sebagai aparat kolonial dibandingkan asal-usul etnisnya.
Belanda Merekrut Ribuan Tentara Afrika Setelah Krisis Personel Militer Kolonial
Lahirnya "londo ireng" tidak dapat dilepaskan dari situasi politik setelah Perang Jawa (1825–1830).
Konflik besar yang dipimpin Pangeran Diponegoro itu menyebabkan Belanda kehilangan banyak prajurit sekaligus mengalami kesulitan memperoleh personel baru dari Eropa.
Sebagai solusi, pemerintah kolonial mengirim Mayor Jenderal Jan Verveer ke Dutch Gold Coast, wilayah yang kini menjadi Ghana.
Melalui kerja sama dengan Kerajaan Ashanti, Belanda merekrut sekitar 3.000 hingga 3.100 orang Afrika Barat selama periode 1831–1872.
Sebagian besar kemudian dikirim ke Hindia Belanda untuk memperkuat KNIL dalam berbagai operasi militer.
Zwarte Hollanders Berperan dalam Berbagai Operasi Militer Hindia Belanda
Dalam arsip kolonial Belanda, para tentara Afrika tersebut dikenal sebagai Zwarte Hollanders atau Black Dutchmen.
Mereka diterjunkan ke berbagai wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Timor, hingga Perang Aceh yang berlangsung lebih dari tiga dekade.
Pemerintah kolonial menganggap mereka memiliki ketahanan fisik terhadap iklim tropis dan tidak memiliki hubungan sosial dengan masyarakat Nusantara.
Pertimbangan tersebut membuat mereka sering ditempatkan dalam berbagai ekspedisi militer untuk memperluas sekaligus mempertahankan kekuasaan Belanda.
Bagi masyarakat setempat, mereka tetap dipandang sebagai bagian dari mesin kolonial sehingga lahirlah sebutan "londo ireng".
Artikel Terkait
Gerindra Bantah Spekulasi Hubungan Prabowo dan Gibran, Istana Sebut Tata Letak Sidang Hanya Teknis
Sudaryono Bantah Miliki Dapur MBG, Kepala BGN Ingatkan Publik Waspadai Pencatutan Nama untuk Proyek Resmi
Penjualan Solar Subsidi ke Sektor Pertambangan Jadi Sorotan, DPR Dorong Langkah Cepat BPH Migas dan Pertamina
Mengapa Wapres Gibran Tak Duduk Berdampingan dengan Presiden Prabowo, Ini Penjelasan Resmi Pemerintah
Bea Cukai Masuk Babak Baru, Menkeu Purbaya Paparkan Strategi Reformasi dan Pengawasan Digital Berbasis AI
DJP Usut 40 Korporasi Diduga Hindari Pajak, Purbaya Ungkap Potensi Kekurangan Setoran Capai Ratusan Miliar
Sudaryono Janji Digitalisasi Pengawasan, DPR Ingatkan Pentingnya Bersihkan Dugaan Konflik Kepentingan
Aturan DHE SDA Berlaku, Airlangga Sebut AS, Tiongkok, Kanada, Australia Dapat Pengecualian Perjanjian
Apa Itu Deposit Pajak dalam Coretax? DJP Jelaskan Dana Rp116 Triliun dan Manfaatnya Bagi Wajib Pajak
Menkeu Buka Suara Soal Dugaan Pengadaan Kipas Angin Rp1,8 Triliun untuk Program KDKMP yamg Disorot DPR