Garuda Buka Suara Soal Konsolidasi dengan Pelita Air, Skema Holding Maskapai BUMN Belum Diputuskan Hingga Kini

Kajian tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat fundamental bisnis maskapai pelat merah tersebut.

Transformasi Korporasi Tetap Berjalan Seiring Pembahasan Skema Integrasi Maskapai Nasional

Garuda Indonesia memastikan agenda transformasi korporasi tetap menjadi prioritas meski pembahasan konsolidasi terus berlangsung.

Baca Juga: Tan Kian Kembali Diperiksa Kejagung, Penyidikan Dugaan TPPU Febrie Adriansyah Kini Menyasar Saksi dan Korporasi

Fokus utama perseroan saat ini adalah memperkuat fundamental usaha, meningkatkan kesiapan operasional, dan menjaga keberlanjutan bisnis.

Selain itu, penerapan tata kelola korporasi yang baik tetap menjadi landasan dalam setiap pengambilan keputusan strategis.

"Perseroan tetap menjalankan agenda transformasi secara konsisten dan terukur," kata manajemen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Baca Juga: Putusan MK Ubah Skema Anggaran Makan Bergizi Gratis, Pemerintah dan DPR Wajib Menyesuaikan APBN Tahun 2028

"Dengan fokus pada penguatan fundamental bisnis, kesiapan operasional, keberlanjutan usaha, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik."

Perseroan juga memastikan setiap perkembangan material akan diumumkan kepada publik sesuai ketentuan keterbukaan informasi yang berlaku.

Rencana Holding Maskapai BUMN Jadi Latar Belakang Konsolidasi 2 Maskapai Nasional

Munculnya pembahasan konsolidasi tidak terlepas dari rencana pembentukan holding maskapai BUMN yang sebelumnya telah disampaikan kepada publik.

Baca Juga: Viral Risya Natakusumah, Mengapa Aktivitas K-Pop Putri Wakil Gubernur Banten Menjadi Sorotan Publik Nasional

Dalam skema tersebut, Garuda Indonesia diproyeksikan menjadi induk usaha yang menaungi sejumlah entitas penerbangan milik negara.

Pelita Air menjadi salah satu maskapai yang direncanakan masuk dalam ekosistem Garuda Indonesia Group untuk memperkuat sinergi bisnis penerbangan nasional.

Meski demikian, Garuda Indonesia menegaskan seluruh proses masih berupa kajian sehingga belum terdapat keputusan mengenai bentuk maupun mekanisme pelaksanaannya.

Baca Juga: Sufmi Dasco Ahmad Ungkap Alasan DPR Membandingkan Hasil Survei Kepuasan Publik Terhadap Pemerintah