INFO EKSPRES:
- KSSK memperkuat koordinasi menghadapi tantangan ekonomi global dan dinamika pasar keuangan nasional.
- BI melanjutkan kebijakan insentif modal asing termasuk penurunan biaya lindung nilai atau hedging.
- Stabilitas sistem keuangan menjadi fokus pemerintah untuk mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
SULBAREKSPRES.COM - Mampukah koordinasi pemerintah dan otoritas keuangan menjaga kepercayaan pasar di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah?
Langkah apa yang disiapkan Presiden Prabowo bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan agar stabilitas rupiah, sistem keuangan, dan pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga?
Prabowo Perkuat Sinergi femi Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Nasional
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, (27/Juli/2026).
Rapat tersebut dihadiri unsur KSSK yang terdiri atas Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan.
Pertemuan itu menegaskan komitmen pemerintah memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mempertahankan kepercayaan pelaku pasar.
Koordinasi Antarotoritas Menjadi Fokus Utama Kebijakan Pemerintah Ke Depan
Pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, mengatakan penguatan koordinasi menjadi arahan utama dalam rapat bersama Presiden.
Menurut Destry, setiap lembaga akan terus menyelaraskan kebijakan sesuai kewenangan masing-masing agar menghasilkan respons yang lebih efektif.
"Intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus, di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama."
"Khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa, harus, kita koordinasikan," ujar Destry Damayanti, Pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia.
Destry menambahkan sinergi akan terus diperkuat antara Bank Indonesia, OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan.