Registrasi UMKM Jadi Kunci Integrasi Data Pajak, Luhut Soroti Celah Penghindaran Kewajiban Perpajakan Usaha

Pemerintah dapat menggunakan data tersebut untuk memberikan saran, pembinaan, serta insentif berdasarkan perkembangan usaha masing-masing pelaku.

“Tapi dengan begitu, kita pun bisa monitor, memberi saran kepada dia, memberi insentif kepada dia,” kata Ketua Binsar Pandjaitan.

Menurut Luhut, pendekatan tersebut juga dapat membantu pelaku usaha menjadi lebih profesional dan mengurangi kemungkinan kesalahan dalam menjalankan bisnis.

Baca Juga: Penjualan Mobil dan Konsumsi Listrik Meningkat, Menkeu Yakini Permintaan Domestik Tetap Menjadi Kekuatan Ekonomi

Di sisi lain, UMKM akan memiliki kepentingan langsung untuk masuk sistem karena registrasi dikaitkan dengan berbagai fasilitas pemerintah.

Digitalisasi dan AI Jadi Fondasi Integrasi Data Pemerintah

Luhut menyebut digitalisasi pemerintahan berbasis kecerdasan buatan atau AI menjadi fondasi penting dalam menghubungkan berbagai data.

Sistem pembayaran digital, pertukaran data, dan interoperabilitas antarlembaga disebut telah berjalan serta akan terus diperkuat.

Baca Juga: Tidak Ada Larangan Ekspor Batu Bara, Bahlil Ungkap Alasan Penundaan Pengiriman Demi Jaga Ketahanan Energi

Bagi pemerintah, integrasi data UMKM dan pajak menjadi bagian dari upaya membangun administrasi usaha yang lebih akurat dan terukur.

Bagi UMKM, keberhasilan kebijakan tersebut akan sangat bergantung pada kemudahan registrasi serta kejelasan manfaat yang diterima pelaku usaha.

Karena itu, tantangan berikutnya bukan sekadar mengumpulkan data, melainkan memastikan data akurat dan digunakan untuk kebijakan yang tepat sasaran.****