INFO EKSPRES:
- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap rencana stimulus kendaraan listrik baru.
- Pemerintah mempertimbangkan PPN DTP hingga 100 persen untuk kendaraan listrik tertentu.
- Kebijakan baru diharapkan mempercepat adopsi kendaraan listrik masyarakat Indonesia.
SULBAREKSPRES.COM - Mengapa pemerintah kembali menyiapkan insentif besar untuk kendaraan listrik saat harga energi global penuh tekanan?
Apakah stimulus baru kendaraan listrik akan menjadi langkah penting mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap BBM impor?
Pemerintah menyiapkan paket insentif baru kendaraan listrik yang menyasar sekitar 500.000 unit motor listrik dan mobil listrik.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kebijakan tersebut akan diumumkan Presiden Prabowo Subianto setelah seluruh skema selesai dimatangkan.
Stimulus Kendaraan Listrik Jadi Respons Tekanan Energi Global
Paket insentif kendaraan listrik menjadi salah satu kebijakan pemerintah menghadapi perubahan kondisi ekonomi global.
Purbaya menjelaskan, percepatan kendaraan listrik tidak hanya berkaitan dengan industri otomotif, tetapi juga ketahanan energi nasional.
Dalam GAIKINDO Internasional Automotive Conference, Selasa, (04/08/2026), ia menyampaikan rencana peluncuran stimulus baru tersebut.
“Saya kira dalam dua atau tiga minggu ke depan, Presiden akan meluncurkan stimulus baru untuk kendaraan listrik,” kata Purbaya Yudhi Sadewa.
Menurut pemerintah, penggunaan kendaraan listrik dapat membantu mengurangi kebutuhan impor BBM Indonesia.
PPN DTP Hingga Seratus Persen Disiapkan Pemerintah
Salah satu insentif yang sedang dikaji adalah pemberian PPN Ditanggung Pemerintah atau PPN DTP bagi kendaraan listrik.
Artikel Terkait
Pelaku Usaha Mikro Masih Pilih Transaksi Tunai, Bank Dunia Beberkan Temuan Soal Kepatuhan Pajak
Program MBG Semakin Diperketat, BGN Verifikasi 5.355 SPPG Berdasarkan Temuan Audit Kejagung RI
Putusan MK Tentang Anggaran Pendidikan Berlaku, Pemerintah Siapkan Skema Baru Pendanaan Program Makan Bergizi Gratis Nasional
Pembiayaan Perumahan BRI Menguat Seiring Akad Massal KPR FLPP Dipimpin Prabowo Bersama Ribuan Debitur
Pelemahan Rupiah Jadi Sorotan, DJP Tegaskan APBN dan Pajak Didukung Fundamental Ekonomi Domestik
Survei LKPI Sebut Kepuasan Masyarakat terhadap Prabowo Tetap Tinggi, Apa Faktor Utama Penentunya
Menkeu Purbaya Respons Bursa Calon Gubernur BI, Pemerintah Belum Sampaikan Nama Resmi ke DPR
Data 8.000 WNI Lepas Kewarganegaraan Picu Perdebatan? Ini Fakta Statistik dan Konteks yang Lebih Lengkap
Lahyanto Nadie Bawa Pengalaman 4 Dekade Memimpin Bisnisnews.com Hadapi Tantangan Transformasi Media Digital
Kepala BGN Sudaryono Terapkan Zero Tolerance dengan Copot 137 Kepala SPPG dalam Evaluasi Program MBG