Kepala BGN Sudaryono Terapkan Zero Tolerance dengan Copot 137 Kepala SPPG dalam Evaluasi Program MBG

INFO EKSPRES:

• Kepala BGN, Sudaryono memastikan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran yang mengganggu pelaksanaan Program MBG.
• Evaluasi nasional dilakukan untuk memastikan layanan gizi berjalan aman, berkualitas, dan sesuai standar operasional.
• Pengawasan digital diharapkan mempercepat deteksi masalah sekaligus meningkatkan akuntabilitas Program Makan Bergizi Gratis.

SULBAREKSPRES.COM - Apakah pencopotan 137 Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi sinyal evaluasi terbesar sejak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan?

Mampukah langkah tegas Badan Gizi Nasional (BGN) memulihkan kepercayaan masyarakat setelah muncul kasus keracunan dan dugaan pelanggaran tata kelola?

BGN Perketat Pengawasan Demi Menjaga Mutu Program Nasional

Badan Gizi Nasional mencopot 137 Kepala SPPG di sejumlah provinsi sebagai bagian dari penegakan disiplin dalam Program Makan Bergizi Gratis.

Baca Juga: Kepala BGN Sudaryono Terapkan Zero Tolerance dengan Copot 137 Kepala SPPG dalam Evaluasi Program MBG

Wilayah yang terdampak meliputi Jawa Barat, Lampung, Jawa Timur, Sumatera Utara, Banten, Jawa Tengah, termasuk SPPG di Semarang.

Kebijakan tersebut diumumkan Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, usai Rapat Pimpinan di Kantor BGN, Senin, (3/Agustus/2026).

"Dan per hari ini, saya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional telah mencopot 137 Kepala Dapur di seluruh Indonesia," kata Sudaryono.

Baca Juga: Lahyanto Nadie Bawa Pengalaman 4 Dekade Memimpin Bisnisnews.com Hadapi Tantangan Transformasi Media Digital

Langkah itu dilakukan setelah ditemukan pelanggaran disiplin maupun rekam jejak yang dinilai tidak sesuai standar operasional dan integritas program.

Kasus Keracunan dan Dugaan Penyimpangan Jadi Perhatian Serius BGN

Sudaryono (Mas Dar) menegaskan pencopotan dilakukan sebagai bentuk penegakan disiplin terhadap berbagai pelanggaran di lapangan.

Pelanggaran tersebut mencakup kasus keracunan makanan hingga penyimpangan dalam pengelolaan keuangan di tingkat SPPG.

Baca Juga: Data 8.000 WNI Lepas Kewarganegaraan Picu Perdebatan? Ini Fakta Statistik dan Konteks yang Lebih Lengkap

BGN menilai kualitas pelayanan gizi tidak dapat dipisahkan dari integritas pengelola dapur.

"Yang jelas kami zero toleran terhadap keracunan, zero toleran terhadap tindakan korupsi, hengki pengki, ngentik uang, dan lain-lain itu kita zero toleran," tegas Mas Dar.