Capaian Presiden Prabowo dalam 663 Hari, Dari B50, Pendidikan, Kesehatan Hingga Efisiensi Anggaran Pemerintah

Pemerintah juga merencanakan optimalisasi aset BUMN, Giant Sea Wall, dan insentif satu juta motor listrik nasional.

Selain itu, kewarganegaraan ganda terbatas direncanakan untuk menarik talenta terbaik diaspora Indonesia kembali berkontribusi bagi pembangunan.

Efisiensi belanja menjadi agenda penting karena konsolidasi pengadaan senilai Rp1.200 triliun disebut berpotensi menghasilkan efisiensi hingga Rp360 triliun.

Baca Juga: Didik Rachbini Ungkap Tantangan Pertumbuhan Ekonomi dan Pentingnya Ekspor Berorientasi Global

Anggaran tersebut berpotensi dialihkan untuk memperkuat sekolah, Puskesmas, rumah sakit, dan berbagai layanan dasar masyarakat.

Kritik Tetap Penting Agar Keberhasilan Pemerintah Teruji Objektif

Buku Overdoing Democracy karya Robert B Talisse digunakan sebagai konteks untuk menjelaskan risiko ketika pilihan politik berubah menjadi identitas kelompok.

Dalam kondisi tersebut, kebijakan berpotensi dinilai berdasarkan siapa yang membuatnya, bukan berdasarkan manfaat, hasil, dan bukti yang tersedia.

Baca Juga: Febrie Adriansyah Diberhentikan Sementara Sebagai Jaksa, Kejagung Jelaskan Alasan dan Mekanisme Sesuai Ketentuan

Namun, pengakuan terhadap capaian pemerintah tidak berarti kritik harus dihentikan karena demokrasi tetap membutuhkan pengawasan publik.

Presiden Prabowo sendiri sebelumnya menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi menghadapi ketidakpastian geopolitik dan ketergantungan impor.

Karena itu, capaian 121 kebijakan tersebut tetap perlu diuji melalui data, pelaksanaan lapangan, transparansi anggaran, serta dampaknya terhadap masyarakat.

Baca Juga: Airlangga Hartarto.Ungkap Potensi 153 Ton Emas Pegadaian untuk Memperkuat Pasar ETF Emas Indonesia ke Depan

Dengan pendekatan tersebut, keberanian pemerintah dapat diapresiasi tanpa menghilangkan fungsi kritik sebagai bagian penting demokrasi.****