Universitas Republik Indonesia (URI) Tak Diperlukan, karena Sudah ada Lembaga Administrasi Negara
Faktanya: URI adalah “holding” dari beberapa lembaga pendidikan yang didesain khusus untuk mencetak pemimpin BUMN dan lembaga negara berintegritas dan berkapabilitas tinggi.
Per 22 Juli 2026, Lembaga Administrasi Negara (LAN) menjadi bagian dari URI, demikian juga Sekolah Garuda dan nantinya 10 kampus baru hasil kerjasama dengan kampus-kampus terbaik LN.
Pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) Melanggar Hukum dalam Pembentukan Universitas
Faktanya: Benar kalau entitas hukum URI adalah universitas, pendirian URI melanggar hukum.
Namun URI bukan universitas. URI adalah LPNK (Lembaga Pemerintah non-Kementerian) seperti Badan Gizi Nasional.
Entitas lengkap URI adalah *Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan (BPPK) Universitas Republik Indonesia (URI). Ada kata Badan di depannya.
Karena Badan, BPPK URI bisa didirikan dengan PP atau Perpres, dan URI secara legal bisa menaungi LAN, Sekolah Garuda, dan 10 universitas baru yang akan dibentuk secara harfiahnya sebuah universitas.
Indonesia Sudah Kebanyakan Universitas, Indonesia Tak Perlu Lagi Universitas yang Baru
Faktanya: Benar, secara rasio jumlah universitas ke penduduk, Indonesia sudah terlalu banyak universitas.
Namun tidak ada Universitas di Indonesia yang menembus ranking top 100 dunia.
Selain itu jumlah lulusan dokter terutama dokter spesialis masih sangat kurang. Jumlah lulusan talenta STEM spesifik hilirisasi industri tertentu juga kurang.
Oleh karena itu, kampus-kampus baru URI akan didirikan bekerjasama dengan kampus top 100 dunia, dan fokus hanya di fakultas / mata pelajaran STEM + Medical.
Pemerintah Disebut Tak Peduli dengan Kesejahteraan Guru, karena Gaji Guru Belum Naik
Faktanya: Tunjangan guru non-ASN sudah menjadi Rp. 2 juta, dan kemudian guru ASN tunjangannya sebesar gaji pokok.
Artikel Terkait
Lebih dari 2 Juta Penumpang Padati Stasiun Semarang Tawang, Tepat Waktu Terjaga Sepanjang Semester Pertama 2026
BMKG Peringatkan El Nino 2026 Berpotensi Sangat Kuat, Simak Dampaknya Terhadap Pangan, Air dan Energi
Sufmi Dasco Ahmad Ungkap Alasan DPR Membandingkan Hasil Survei Kepuasan Publik Terhadap Pemerintah
Viral Risya Natakusumah, Mengapa Aktivitas K-Pop Putri Wakil Gubernur Banten Menjadi Sorotan Publik Nasional
Putusan MK Ubah Skema Anggaran Makan Bergizi Gratis, Pemerintah dan DPR Wajib Menyesuaikan APBN Tahun 2028
Tan Kian Kembali Diperiksa Kejagung, Penyidikan Dugaan TPPU Febrie Adriansyah Kini Menyasar Saksi dan Korporasi
Dugaan Korupsi Tata Kelola Program MBG Jadi Sorotan, Kepala BGN Nyatakan Siap Dukung Penyidikan Kejagung
Fakta Penetapan Nurman Herin Sebagai Tersangka TPPU dan Dampaknya pada Penyidikan Febrie Adriansyah
Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II-2026 Melambat? Pemerintah Sebut Faktor Musiman Menjadi Penyebab Utama
Garuda Buka Suara Soal Konsolidasi dengan Pelita Air, Skema Holding Maskapai BUMN Belum Diputuskan Hingga Kini