Sudaryono Janji Digitalisasi Pengawasan, DPR Ingatkan Pentingnya Bersihkan Dugaan Konflik Kepentingan

"Saya tidak punya SPPG, saya tidak punya dapur. Tidak ada keluarga saya yang punya dapur dan punya SPPG," ujar Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional, usai pelantikan di Istana Negara, Rabu, (22/Juli/2026).

Baca Juga: Penjualan Solar Subsidi ke Sektor Pertambangan Jadi Sorotan, DPR Dorong Langkah Cepat BPH Migas dan Pertamina

Ia memastikan kepemimpinannya akan berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan.

Digitalisasi Pengawasan Disiapkan Demi Transparansi Anggaran Publik Nasional

Sudaryono mengatakan seluruh proses yang masih dilakukan secara manual akan dievaluasi.

Ia ingin sistem digital memperkuat transparansi dan memudahkan pengawasan penggunaan anggaran.

Baca Juga: Prabowo Pilih Sudaryono Pimpin Badan Gizi Nasional Setelah Nanik S Deyang Mundur Karena Alasan Kesehatan

"Yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang-benderang."

"Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan untuk rakyat," kata Sudaryono.

Komitmen tersebut diharapkan memperkuat akuntabilitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Baca Juga: Nanik Deyang Paparkan Alasan Mundur dari BGN Sekaligus Ungkap Reformasi Besar Program Makan Bergizi Gratis

Moratorium Dapur dan Efisiensi Anggaran Diminta Tetap Berlanjut

Yahya menyebut terdapat tiga kebijakan penting yang perlu diteruskan.

Kebijakan itu meliputi moratorium pembangunan dapur baru, refocusing penerima manfaat, dan efisiensi anggaran.

Ia meminta moratorium memiliki batas waktu yang jelas agar memberikan kepastian kepada dapur yang telah selesai dibangun.

Baca Juga: Danantara Siap Kelola Ekspor Sumber Daya Alam, Prabowo Targetkan Implementasi Penuh Mulai September 2026

Menurut Yahya, BGN juga perlu menyusun klasifikasi terhadap dapur yang layak dilanjutkan maupun dihentikan.