hukum-dan-kriminal

Kasus Suhardiman Amby Berlanjut, KPK Pastikan Pengembalian Uang Raja Juli Antoni Sudah Lengkap Semua atau Belum

Kamis, 30 Juli 2026 | 13:54 WIB
Menhut Raja Juli Antoni sebelumnya menyatakan telah mengembalikan amplop yang ditinggalkan Suhardiman Amby usai audiensi di Kementerian Kehutanan. (Dok. Facebook @RajaAntoniPSI)

Sejumlah Saksi Baru akan Dipanggil Kembali oleh Penyidik KPK

Selain Juprizal, penyidik akan memanggil dua pihak swasta berinisial HDS dan FJR serta RFZ.

Menurut Budi, para saksi diduga mengetahui proses pengembalian uang melalui ajudan Menteri Kehutanan.

Baca Juga: Polemik Kipas Angin Kopdes Merah Putih Dijawab Zulkifli Hasan dengan Rincian Anggaran yang Lebih Terbuka

"Saksi-saksi tersebut diduga mengetahui terkait dengan pengembalian uang dari Kemenhut melalui ajudan Menteri Kehutanan," kata Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.

Kasus Bermula dari Dugaan Suap dan Gratifikasi Kuantan Singingi

KPK menggelar operasi tangkap tangan di Kuantan Singingi dan Jakarta pada Senin, (29/Juni/2026), dengan mengamankan 10 orang.

Suhardiman Amby dan Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain menyerahkan diri sehari kemudian.

Baca Juga: Mengapa Bank Dunia Mendorong Penurunan Ambang PKP Menjadi Rp500 Juta untuk Reformasi Pajak Indonesia

Pada Rabu, (1/Juli/2026), KPK menetapkan Suhardiman, Zulkarnain, dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant Ardiles sebagai tersangka dugaan suap jual beli jabatan periode 2021–2026.

Dalam pengembangannya, KPK juga menduga Suhardiman menerima gratifikasi terkait pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas.

Raja Juli Klaim Amplop Sudah Dikembalikan dan Dilaporkan ke KPK

Raja Juli Antoni sebelumnya menjelaskan bahwa saat audiensi pada Selasa, (2/Juni/2026), Suhardiman meninggalkan amplop tertutup di ruang pertemuan.

Baca Juga: Pemerintah Apresiasi Korporasi BRI Setelah KUR Perumahan Tembus 77.592 Unit pada Program 3 Juta Rumah

Menurut Raja Juli, amplop baru diketahui setelah tamu meninggalkan ruangan sehingga ajudannya diminta mengembalikannya.

Pengembalian dilakukan pada Jumat, (12/Juni/2026), sedangkan laporan penolakan gratifikasi disampaikan kepada KPK pada Jumat, (3/Juli/2026).

Namun, pada Jumat, (17/Juli/2026), KPK menyatakan tidak memproses laporan tersebut karena dugaan pemberian uang telah menjadi bagian dari penyidikan yang sedang berjalan.****

Halaman:

Tags

Terkini