Didik menilai pemerintah perlu kembali mengevaluasi arah kebijakan ekonomi apabila ingin mengejar pertumbuhan 7-8 persen seperti yang menjadi aspirasi pembangunan.
Bank Dunia mencatat Vietnam tumbuh sekitar 8 persen pada 2025, ditopang pemulihan ekspor manufaktur dan penguatan permintaan domestik.
Karena itu, Didik menilai perubahan orientasi dari inward looking menuju outward looking menjadi penting agar ekspor dapat berfungsi sebagai mesin pertumbuhan baru.
Ia mengingatkan belanja pemerintah tidak dapat menjadi penopang pertumbuhan tinggi secara permanen karena ruang fiskal memiliki keterbatasan.
Di sisi lain, konsumsi masyarakat juga dinilai menghadapi tantangan karena kelas menengah mengalami tekanan yang berpotensi membatasi kekuatan konsumsi domestik.
Didik menyimpulkan bahwa tanpa perubahan kebijakan tersebut, Indonesia berisiko bertahan pada pertumbuhan moderat sekitar 5 persen atau bahkan lebih rendah.****
Artikel Terkait
DPR Bantah Isu Pergantian Kapolri, Listyo Sigit Tegaskan Keputusan Presiden Menjadi Penentu Jabatan Kepolisian
Isu Defisit APBN Diatas 3 Persen Dibantah, Pemerintah Tegaskan RAPBN 2027 Tetap Mengacu Aturan Fiskal yang Berlaku
Luhut Tegaskan Hilirisasi Harus Naik Kelas dengan Pengusaha Lokal, Teknologi, Lingkungan, dan Keselamatan Kerja
Investasi Hilirisasi Bauksit Capai Rp40,1 Triliun, Pemerintah Pertahankan Larangan Ekspor dan Perkuat Smelter
Pemadaman Listrik Kalimantan Tengah Belum Tuntas, GPG Minta DPR RI Evaluasi Kinerja Jajaran PLN Setempat
Bursa Gubernur BI Memanas, Destry Damayanti Masuk Pertimbangan Prabowo Bersama Sejumlah Nama Lain
Registrasi UMKM Jadi Kunci Integrasi Data Pajak, Luhut Soroti Celah Penghindaran Kewajiban Perpajakan Usaha
Ma’ruf Amin Bicara Tambang NU, Ingatkan Perebutan Konsesi Bisa Ganggu Persatuan dan Kemaslahatan Umat
Survei Terbaru IPO Ungkap Kepuasan Publik terhadap Presiden Prabowo, MBG Menjadi Faktor Persepsi Positif
Febrie Adriansyah Diberhentikan Sementara Sebagai Jaksa, Kejagung Jelaskan Alasan dan Mekanisme Sesuai Ketentuan