Ma’ruf Amin Bicara Tambang NU, Ingatkan Perebutan Konsesi Bisa Ganggu Persatuan dan Kemaslahatan Umat

Aturan tersebut merupakan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Minerba.

Baca Juga: Investasi Hilirisasi Bauksit Capai Rp40,1 Triliun, Pemerintah Pertahankan Larangan Ekspor dan Perkuat Smelter

Peraturan itu diteken Presiden Joko Widodo pada Kamis, (30/05/2024), sebagai bagian dari kebijakan pemerataan dan keadilan ekonomi.

Dalam kunjungan kerja ke Batang, Jawa Tengah, Jumat, (26/07/2024), Jokowi menjelaskan latar belakang penerbitan regulasi tersebut.

Jokowi menyebut gagasan itu muncul setelah masyarakat menyampaikan aspirasi ketika berdialog di pondok pesantren dan masjid.

Baca Juga: Investasi Hilirisasi Bauksit Capai Rp40,1 Triliun, Pemerintah Pertahankan Larangan Ekspor dan Perkuat Smelter

“Untuk memberikan pemerataan sekaligus keadilan ekonomi,” kata Jokowi dalam keterangan yang dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.

PBNU Membentuk Korporasi Pengelola Tambang pada Awal 2025

PBNU menjadi salah satu ormas keagamaan yang menyatakan menerima WIUPK yang diberikan pemerintah melalui kebijakan tersebut.

Pada Januari 2025, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengumumkan pembentukan PT Berkah Usaha Mualamah Nusantara.

Baca Juga: DPR Bantah Isu Pergantian Kapolri, Listyo Sigit Tegaskan Keputusan Presiden Menjadi Penentu Jabatan Kepolisian

Korporasi tersebut disiapkan untuk mengelola konsesi tambang batu bara yang diperoleh PBNU dari pemerintah.

Namun, dinamika internal PBNU kemudian memanas pada Oktober-November 2025 dan ditengarai berkaitan dengan persoalan pengelolaan konsesi tambang.

Kondisi itu menjadi konteks penting bagi pesan Ma’ruf agar persoalan tambang tidak berkembang menjadi sumber perpecahan organisasi.

Baca Juga: Hallo.id Fokus pada Informasi Ekonomi untuk Jawab Kebutuhan Investor, Pelaku Usaha dan Pengambil Kebijakan

Ma'ruf Dorong NU Memakmurkan Bumi Lewat Inovasi Berkelanjutan

Ma’ruf mengingatkan terdapat dua pandangan ulama mengenai cara memakmurkan bumi yang harus menjadi pijakan organisasi.