Jumlah Daftar Inventarisasi Masalah Menjadi Faktor Penentu Kecepatan Pembahasan
Habiburokhman menjelaskan mekanisme penyusunan DIM berbeda antara usul pemerintah dan usul DPR.
Jika berasal dari pemerintah, delapan fraksi DPR menyusun DIM masing-masing.
Perbedaan redaksi setiap fraksi dapat memperpanjang proses pembahasan.
Sebaliknya, usul DPR hanya memerlukan DIM dari pemerintah sehingga jumlah pembahasan dinilai lebih sederhana.
"Kalau DIM-nya dari pemerintah, prosesnya akan lebih cepat. Itu pengalaman kami di DPR selama ini," ujar Habiburokhman.
RUU Perampasan Aset Masih Menjadi Agenda Legislasi Prioritas Nasional
RUU Perampasan Aset telah lama menjadi salah satu rancangan undang-undang yang mendapat perhatian publik.
Regulasi tersebut diharapkan memperkuat instrumen hukum dalam penanganan aset yang diduga berasal dari tindak pidana.
Dengan statusnya sebagai Prolegnas Prioritas 2025-2026, DPR menegaskan pembahasan akan terus dilanjutkan melalui mekanisme legislasi yang dinilai paling efisien.****