INFO EKSPRES:
- Kebutuhan investasi Indonesia pada 2027 diperkirakan mencapai Rp8.705 triliun menurut Wamenkeu Juda Agung.
- Dari total tersebut, sektor swasta diproyeksikan menyumbang Rp7.973 triliun atau sekitar 91 persen.
- Pemerintah mendorong pasar modal menyediakan pembiayaan yang lebih dalam, likuid, transparan, dan kredibel.
SULBAREKSPRES.COM - Siapa yang akan membiayai kebutuhan investasi Indonesia sebesar Rp8.705 triliun ketika kapasitas APBN hanya diproyeksikan menjangkau Rp459 triliun?
Apakah pasar modal mampu menjadi penghubung utama dana masyarakat dengan kebutuhan korporasi saat pemerintah menghadapi ketidakpastian ekonomi global?
Kebutuhan Investasi Nasional 2027 Menuntut Sumber Pembiayaan Lebih Besar
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengungkapkan kebutuhan investasi Indonesia pada 2027 diperkirakan mencapai Rp8.705 triliun.
Baca Juga: Didik Rachbini Ungkap Tantangan Pertumbuhan Ekonomi dan Pentingnya Ekspor Berorientasi Global
Besarnya kebutuhan tersebut membuat pemerintah harus memperluas sumber pembiayaan pembangunan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
APBN diproyeksikan hanya mampu menjangkau sekitar Rp459 triliun, sedangkan BUMN termasuk Danantara diperkirakan berkontribusi sekitar Rp330 triliun.
Artinya, pembiayaan swasta menjadi sumber terbesar dengan kebutuhan sekitar Rp7.973 triliun atau 91 persen dari total investasi.
Pembiayaan Swasta Menjadi Penentu Utama Percepatan Investasi Nasional Mendatang
Juda menilai struktur pembiayaan tersebut menunjukkan pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam mendukung agenda pembangunan nasional.
Kebutuhan pembiayaan mencakup pembangunan infrastruktur, energi, pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga hilirisasi.
“APBN saja itu tidak pernah cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan kita,” kata Juda Agung, Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Karena itu, pemerintah mendorong sumber pembiayaan alternatif agar kebutuhan investasi tidak seluruhnya bertumpu pada kapasitas fiskal negara.
Artikel Terkait
Isu Defisit APBN Diatas 3 Persen Dibantah, Pemerintah Tegaskan RAPBN 2027 Tetap Mengacu Aturan Fiskal yang Berlaku
Luhut Tegaskan Hilirisasi Harus Naik Kelas dengan Pengusaha Lokal, Teknologi, Lingkungan, dan Keselamatan Kerja
Investasi Hilirisasi Bauksit Capai Rp40,1 Triliun, Pemerintah Pertahankan Larangan Ekspor dan Perkuat Smelter
Pemadaman Listrik Kalimantan Tengah Belum Tuntas, GPG Minta DPR RI Evaluasi Kinerja Jajaran PLN Setempat
Bursa Gubernur BI Memanas, Destry Damayanti Masuk Pertimbangan Prabowo Bersama Sejumlah Nama Lain
Registrasi UMKM Jadi Kunci Integrasi Data Pajak, Luhut Soroti Celah Penghindaran Kewajiban Perpajakan Usaha
Ma’ruf Amin Bicara Tambang NU, Ingatkan Perebutan Konsesi Bisa Ganggu Persatuan dan Kemaslahatan Umat
Survei Terbaru IPO Ungkap Kepuasan Publik terhadap Presiden Prabowo, MBG Menjadi Faktor Persepsi Positif
Febrie Adriansyah Diberhentikan Sementara Sebagai Jaksa, Kejagung Jelaskan Alasan dan Mekanisme Sesuai Ketentuan
Didik Rachbini Ungkap Tantangan Pertumbuhan Ekonomi dan Pentingnya Ekspor Berorientasi Global