"Saya tidak punya SPPG, saya tidak punya dapur. Tidak ada keluarga saya yang punya dapur dan punya SPPG," ujar Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional, usai pelantikan di Istana Negara, Rabu, (22/Juli/2026).
Ia memastikan kepemimpinannya akan berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan.
Digitalisasi Pengawasan Disiapkan Demi Transparansi Anggaran Publik Nasional
Sudaryono mengatakan seluruh proses yang masih dilakukan secara manual akan dievaluasi.
Ia ingin sistem digital memperkuat transparansi dan memudahkan pengawasan penggunaan anggaran.
"Yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang-benderang."
"Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan untuk rakyat," kata Sudaryono.
Komitmen tersebut diharapkan memperkuat akuntabilitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Moratorium Dapur dan Efisiensi Anggaran Diminta Tetap Berlanjut
Yahya menyebut terdapat tiga kebijakan penting yang perlu diteruskan.
Kebijakan itu meliputi moratorium pembangunan dapur baru, refocusing penerima manfaat, dan efisiensi anggaran.
Ia meminta moratorium memiliki batas waktu yang jelas agar memberikan kepastian kepada dapur yang telah selesai dibangun.
Menurut Yahya, BGN juga perlu menyusun klasifikasi terhadap dapur yang layak dilanjutkan maupun dihentikan.