ekonomi

Kepala BGN Sudaryono Terapkan Zero Tolerance dengan Copot 137 Kepala SPPG dalam Evaluasi Program MBG

Rabu, 5 Agustus 2026 | 07:50 WIB
Badan Gizi Nasional memperkuat pengawasan Program MBG setelah Kepala BGN, Sudaryono mengambil langkah tegas terhadap 137 Kepala SPPG. (Dok. Badan Gizi Nasional)

Ia menambahkan BGN menerapkan prinsip pengawasan yang lebih ketat melalui mekanisme pengendalian berlapis.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Respons Bursa Calon Gubernur BI, Pemerintah Belum Sampaikan Nama Resmi ke DPR

Sistem Digital Disiapkan untuk Memperkuat Pengawasan Pelaksanaan MBG Nasional

Selain penindakan, BGN mulai mengembangkan sistem pengawasan berbasis digital terhadap seluruh operasional SPPG.

Sistem tersebut dirancang agar proses penyediaan makanan dapat dipantau secara sistematis dan terdokumentasi.

Langkah digitalisasi juga menjadi bagian dari penguatan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.

Baca Juga: Survei LKPI Sebut Kepuasan Masyarakat terhadap Prabowo Tetap Tinggi, Apa Faktor Utama Penentunya

Mas Dar mengatakan pengawasan tidak hanya mengandalkan kepercayaan, tetapi juga kontrol yang terukur.

Upaya tersebut diharapkan mampu memperkecil potensi pelanggaran sejak tahap perencanaan hingga distribusi makanan.

Orang Tua dan Sekolah Akan Mendapatkan Informasi Menu Harian

BGN juga menyiapkan sistem keterbukaan informasi bagi orang tua, sekolah, serta pemerintah daerah.

Baca Juga: Pelemahan Rupiah Jadi Sorotan, DJP Tegaskan APBN dan Pajak Didukung Fundamental Ekonomi Domestik

Informasi yang tersedia mencakup menu harian, kandungan gizi, lokasi SPPG, identitas kepala SPPG, hingga riwayat keluhan.

Kebijakan ini diharapkan meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan Program Makan Bergizi Gratis.

"Sebagaimana janji saya setelah saya dilantik adalah bagaimana menyediakan informasi yang terbuka kepada pihak-pihak terkait," ujar Mas Dar.

Baca Juga: Pelaku Usaha Mikro Masih Pilih Transaksi Tunai, Bank Dunia Beberkan Temuan Soal Kepatuhan Pajak

Sebelumnya, Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang terus dievaluasi untuk memastikan keamanan pangan, kualitas gizi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.****

Halaman:

Tags

Terkini