Bank Dunia sebelumnya mempertahankan proyeksi ekonomi Indonesia sebesar 5 persen pada 2026 dan meningkat menjadi 5,2 persen pada 2027.
OECD menjadi lembaga dengan proyeksi paling rendah, yakni 4,7 persen pada 2026 sebelum pulih menjadi 5 persen pada 2027.
"Indonesia diproyeksikan mengalami penurunan pertumbuhan yang lebih moderat... dengan pertumbuhan melambat dari 5,1 persen pada 2025 menjadi 4,7 persen pada 2026, diikuti oleh pemulihan menjadi 5,0 persen pada 2027," tulis OECD dalam Economic Outlook Under Pressure.
Tekanan Eksternal Dinilai Persempit Ruang Fiskal Pemerintah Indonesia
Ekonom Makro BTN, Myrdal Gunarto, menilai perbedaan proyeksi tersebut masih wajar mengingat tekanan global masih cukup besar.
Menurutnya, kenaikan harga minyak dunia membatasi ruang fiskal pemerintah karena anggaran juga harus menjaga subsidi energi.
"Pressure dari eksternal ini yang membuat kapasitas dari pemerintah untuk melakukan ekspansi fiskal juga menjadi lebih terbatas."
"Karena ruang untuk ekspansi ini dibatasi oleh kebutuhan pemerintah untuk menjaga subsidi terutama masyarakat kelas menengah bawah," kata Myrdal Gunarto.
Kementerian Keuangan sebelumnya memperkirakan defisit APBN 2026 melebar menjadi Rp734,3 triliun atau 2,81 persen terhadap PDB apabila harga minyak Indonesia rata-rata mencapai Dolar AS83 per barel.
Kondisi tersebut muncul setelah pemerintah sebelumnya mendorong pertumbuhan melalui belanja negara dan berbagai stimulus ekonomi pada akhir 2025 hingga awal 2026.
Konsumsi Domestik Masih Menjadi Penopang Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Selain belanja pemerintah, investasi dan ekspor juga menghadapi tekanan akibat ketidakpastian global, defisit neraca dagang Mei 2026 sebesar Dolar AS1,61 miliar turut menunjukkan pelemahan kontribusi ekspor.
Myrdal menilai konsumsi rumah tangga masih menjadi penyangga utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.