ekonomi

Juda Agung Soroti Kebutuhan Investasi 2027, Swasta Diproyeksikan Topang Rp7.973 Triliun Pembiayaan

Senin, 10 Agustus 2026 | 15:44 WIB
Wamenkeu Juda Agung menyebut fiskal Indonesia tetap on track dengan penerimaan negara tumbuh sekitar 24 persen di tengah ketidakpastian ekonomi global. (Dok. kemenkeu.go.id)

Fiskal Tetap On Track Meski Ketidakpastian Ekonomi Global Berlanjut

Di tengah kebutuhan pembiayaan besar, Juda menyebut kondisi fiskal Indonesia masih berada dalam jalur yang sesuai atau on track.

“Alhamdulillah, kondisi fiskal kita saat ini on track. Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang sedang kita hadapi, penerimaan negara tumbuh stabil, sekitar 24%,” ujar Juda Agung.

Baca Juga: Survei Terbaru IPO Ungkap Kepuasan Publik terhadap Presiden Prabowo, MBG Menjadi Faktor Persepsi Positif

Menurut Juda, pertumbuhan penerimaan tersebut menjadi salah satu indikator terjaganya kondisi fiskal Indonesia di tengah ketidakpastian global.

Kementerian Keuangan sebelumnya melaporkan pendapatan negara Semester I 2026 mencapai Rp1.459,4 triliun atau tumbuh 21,4 persen secara tahunan.

Pasar Modal Menjadi Jembatan Pembiayaan Korporasi dan Dana Masyarakat

Selain menjaga penerimaan, pemerintah tetap mengendalikan belanja dan defisit agar APBN mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga: Ma’ruf Amin Bicara Tambang NU, Ingatkan Perebutan Konsesi Bisa Ganggu Persatuan dan Kemaslahatan Umat

Juda menegaskan pemerintah menjaga defisit fiskal di bawah 3 persen sebagai bagian dari kehati-hatian dalam mengelola posisi fiskal.

Pada Semester I 2026, defisit APBN tercatat Rp196,5 triliun atau 0,76 persen terhadap produk domestik bruto.

Juda menilai pasar modal memiliki posisi strategis untuk mempertemukan kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat.

Baca Juga: Registrasi UMKM Jadi Kunci Integrasi Data Pajak, Luhut Soroti Celah Penghindaran Kewajiban Perpajakan Usaha

Menurut dia, penguatan pasar modal diperlukan untuk menciptakan sumber pembiayaan yang lebih dalam, likuid, transparan, dan kredibel.

Langkah tersebut menjadi semakin penting karena sebagian besar kebutuhan investasi 2027 harus dipenuhi sektor swasta, bukan APBN.****

Halaman:

Tags

Terkini