INFO EKSPRES:
- Pailitnya DPS memunculkan dorongan mempercepat reformasi kebijakan industri galangan kapal di Indonesia.
- Pengusaha meminta konsistensi pemerintah dan BUMN dalam memprioritaskan pembangunan kapal di dalam negeri.
- Danantara menilai pengambilalihan aset DPS merupakan langkah paling efisien untuk mendukung konsolidasi bersama PT PAL.
SULBAREKSPRES.COM - Bisakah industri galangan kapal Indonesia bangkit setelah kehilangan salah satu korporasi tertuanya?
Mengapa pelaku industri justru melihat pailitnya DPS sebagai momentum memperbaiki kebijakan maritim nasional?
Pailit Dok dan Perkapalan Surabaya Jadi Titik Balik, Industri Minta Reformasi Kebijakan Galangan Kapal
Pailitnya PT Dok dan Perkapalan Surabaya menjadi perhatian serius pelaku industri pelayaran Indonesia.
Korporasi BUMN tersebut telah beroperasi selama sekitar 116 tahun sebelum dinyatakan pailit pada awal Juli 2026.
Peristiwa itu memunculkan kekhawatiran terhadap masa depan industri galangan kapal nasional.
Pelaku Industri Desak Kebijakan Lebih Konsisten dan Berkelanjutan Nasional
Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto menilai pemerintah perlu memperkuat kebijakan yang berpihak kepada industri galangan kapal.
Menurutnya, galangan kapal merupakan fondasi penting dalam mendukung logistik nasional sekaligus memperkuat kedaulatan maritim Indonesia.
"Dinamika yang dihadapi DPS menjadi momentum untuk memperkuat kebijakan nasional dalam membangun industri galangan kapal yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan," kata Carmelita Hartoto.
Ia menjelaskan industri galangan menghadapi tantangan besar karena membutuhkan investasi tinggi dan waktu pengembalian modal yang panjang.
Carmelita juga menilai implementasi kebijakan menjadi tantangan utama setelah adanya komitmen pemerintah.