Reformasi Perpajakan Berlanjut APINDO Minta Pemerintah Sediakan Masa Transisi Demi Kepastian Dunia Usaha

INFO EKSPRES:

• Prabowo menekankan koperasi akan menghadirkan pembiayaan murah, layanan kesehatan, logistik, dan perdagangan dalam satu lokasi.
• Pemerintah memastikan subsidi rakyat hanya disalurkan melalui koperasi agar tidak diperjualbelikan secara bebas.
• Prabowo menargetkan koperasi desa menjadi pusat distribusi subsidi sekaligus penguatan ekonomi masyarakat pedesaan.

SULBAREKSPRES.COM - Bagaimana pemerintah memastikan reformasi perpajakan tidak membebani aktivitas bisnis saat aturan baru diberlakukan?

Mengapa APINDO menilai masa transisi menjadi syarat penting agar kepatuhan pajak meningkat tanpa mengganggu operasional korporasi?

APINDO Dorong Masa Adaptasi Kebijakan Pajak Demi Kelancaran Reformasi Perpajakan

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) meminta pemerintah memberikan waktu adaptasi yang memadai bagi dunia usaha setiap kali menerapkan kebijakan perpajakan baru.

Baca Juga: Koperasi Desa Merah Putih Disiapkan Prabowo Menjadi Pusat Ekonomi Desa dan Penyalur Subsidi Pemerintah

Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani menilai masa transisi menjadi faktor penting agar implementasi kebijakan berjalan efektif tanpa menghambat aktivitas bisnis.

Pernyataan itu disampaikan dalam Forum Silaturahmi dan Dialog Perpajakan 2026 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin, 13 Juli 2026.

Pengalaman Implementasi Coretax Menjadi Acuan Penyusunan Kebijakan Pajak Berikutnya

Shinta mengungkapkan implementasi Coretax sempat memunculkan tantangan teknis bagi banyak pelaku usaha.

Baca Juga: Celine Evangelista Pastikan PublikRumah Dibeli Sejak 2018 dan Bantah Isu Hubungan dengan Jaksa Agung

Kondisi tersebut membuat sebagian wajib pajak membutuhkan waktu untuk menyesuaikan sistem administrasi internal.

"Di awal tentu kami sempat khawatir karena dari sisi teknis memang tidak mudah. Tetapi sekarang hasilnya sudah mulai terlihat cukup baik."

"Artinya, proses pembelajaran memang membutuhkan waktu," ujar Shinta W. Kamdani, Ketua Umum APINDO.

Baca Juga: Dugaan Korupsi Batu Bara PLTU Disidik Polri, Peran Kementerian ESDM Jadi Sorotan dalam Kasus Blackout

APINDO Menilai Masa Transisi Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Perpajakan Nasional

Menurut Shinta, pengalaman tersebut membuktikan bahwa setiap perubahan regulasi memerlukan proses pembelajaran.

Karena itu, dunia usaha berharap pemerintah selalu menyediakan waktu adaptasi sebelum kebijakan diterapkan secara penuh.