ekonomi

Kelas Menengah Tergerus, Didik Rachbini Soroti Strategi Ekonomi Indonesia Mengejar Pertumbuhan 6-7 Persen

Rabu, 19 Agustus 2026 | 13:23 WIB
Ekonom INDEF sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menilai kecemasan terhadap pekerjaan dan pendapatan perlu menjadi perhatian dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial. (Dok. HMN Media)

Data Bank Dunia menunjukkan pendapatan per kapita Korea Selatan mencapai sekitar Dolar AS36.227 pada 2025, sedangkan Indonesia sekitar Dolar AS5.060.

Artinya, kesenjangan pendapatan per kapita kedua negara kini sekitar tujuh kali, memperlihatkan perbedaan hasil pembangunan dalam beberapa dekade.

Baca Juga: BRI Peduli Bangun Posko Logistik di Tiga Wilayah Flores, Direksi Pantau Langsung Penanganan Gempa NTT

“Indonesia ternyata masih belum setara dengan negara lain yang berkembang bersama dalam 4-5 dekade terakhir ini,” kata Prof. Didik J. Rachbini.

Ekonom INDEF sekaligus Rektor Universitas Paramadina itu menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sekitar 5 persen belum cukup mempercepat peningkatan kesejahteraan.

Kelas Menengah Menyusut, Tabungan Masyarakat Menjadi Sinyal Risiko Ekonomi

Persoalan tersebut semakin penting karena kelas menengah sebagai salah satu penopang konsumsi mengalami penyusutan dalam beberapa tahun terakhir.

Baca Juga: Hilirisasi Mineral Masih Dominan, Pemerintah Mulai Menggeser Fokus Investasi ke Sektor Perkebunan dan Kehutanan

Studi LPEM FEB UI mencatat jumlah kelas menengah meningkat dari sekitar 39 juta orang pada 2014 menjadi 60 juta orang pada 2018.

Namun, jumlah tersebut kemudian turun lebih dari 8,5 juta orang sehingga pada 2023 tersisa sekitar 52 juta orang atau 18,8 persen populasi.

LPEM FEB UI juga mencatat peningkatan porsi pengeluaran makanan menjadi salah satu sinyal melemahnya daya beli kelompok kelas menengah.

Baca Juga: Gempa NTT Jadi Perhatian Anggaran, Purbaya Pastikan Dana BNPB dan Pembiayaan Rekonstruksi Tetap Tersedia

Didik menilai pelemahan tersebut dapat mengurangi kemampuan masyarakat menghadapi guncangan ekonomi, termasuk menunda pembelian barang tahan lama.

“Kehilangan rasa aman sering kali memengaruhi persepsi terhadap pemerintah dan kebijakan,” ujar Prof. Didik J. Rachbini.

Ia memperingatkan kondisi tersebut perlu diperhatikan karena kecemasan mengenai pekerjaan dan pendapatan dapat berkembang menjadi persoalan ekonomi serta sosial-politik.

Baca Juga: 121 Kebijakan Prabowo Selama 663 Hari, dari Swasembada Pangan hingga Reformasi Layanan Publik Nasional

Halaman:

Tags

Terkini